Vospol.com, Jakarta – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menjalin kerja sama politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Kantor DPP PDIP yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Jumat (9/6/2023).
Dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Megawati didampingi oleh Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan calon presiden, Ganjar Pranowo. Sementara itu, Hary Tanoe didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.
Hary Tanoe dalam kesempatan tersebut menegaskan dukungan Partai Perindo dalam memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden pada tahun 2024. “Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Calon Presiden Indonesia 2024,” ujar Hary Tanoe.
Hary Tanoe juga menjelaskan bahwa sebelum memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo, Partai Perindo melakukan safari politik dengan beberapa partai lainnya. Mereka telah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Namun, Hary Tanoe menegaskan bahwa pilihan mereka akhirnya jatuh pada kerja sama politik dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
Di kesempatan yang sama, Ganjar Pranowo juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo atas dukungannya untuk maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. “Terima kasih kepada Partai Perindo yang memberikan Dukungan kepada saya sebagai calon presiden,” ujar Ganjar.
Kerja sama politik antara Perindo dan PDIP ini menunjukkan langkah strategis partai politik dalam membangun koalisi yang kuat dan meningkatkan peluang Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Meskipun hasil Pilpres masih dipengaruhi oleh dinamika politik dan preferensi pemilih, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Ganjar Pranowo dalam kancah politik nasional. (Dizie)
