JAKARTA, Vospol.com – Ekonom senior, Faisal Basri, mengemukakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014.
Pernyataan ini didasarkan pada data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem, yang menunjukkan penurunan signifikan peringkat demokrasi Indonesia dari urutan ke-63 pada tahun 2014 menjadi ke-87 saat ini.
Menurut Faisal Basri, hasil terbaru dari V-Dem Democracy Index 2024 menegaskan bahwa peringkat Indonesia telah terjun bebas dari posisi ke-79 ke ke-87. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
“Democracy index kita terjun bebas. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87,” kata Faisal.
Faisal mengungkapkan keprihatinannya, mengatakan bahwa saat Jokowi baru menjabat presiden, demokrasi di Indonesia mencapai puncaknya dan negara ini menjadi salah satu negara demokrasi yang dihormati. Namun, kini demokrasi di Indonesia tampak mengalami kemerosotan yang signifikan.
“Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi,” imbuhnya.
Penilaian V-Dem Institute Menyoroti Kondisi Demokrasi Indonesia
V-Dem Democracy Index adalah kajian tahunan yang dilakukan oleh The V-Dem Institute (Varieties of Democracy) yang berbasis di Swedia. Institusi ini mempublikasikan laporan indeks demokrasi dunia setiap bulan Maret untuk memberikan gambaran tentang perkembangan negara-negara demokrasi di seluruh dunia.
Menurut Faisal Basri, skor indeks demokrasi Indonesia saat ini mencapai 0,36, yang menunjukkan penurunan dari 0,53 tahun sebelumnya. Ia juga menyoroti bahwa skor tersebut bahkan lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti Papua Nugini dan Timor Leste.
“Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati nol! Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste,” ucap Faisal dengan nada meninggi.
Kritik Terhadap Langkah-Langkah Jokowi
Faisal Basri tidak hanya menyuarakan keprihatinannya terhadap penurunan demokrasi, tetapi juga mengkritik langkah-langkah Presiden Jokowi yang dianggapnya melemahkan lembaga-lembaga demokrasi.
Ia menyentil keputusan Jokowi dalam merangkul pelaku bisnis ke dalam kabinet, yang menurutnya menciptakan konflik kepentingan yang merugikan demokrasi. Faisal menegaskan bahwa tindakan tersebut bahkan tidak dilakukan oleh Presiden kedua RI, Soeharto.
“Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan. Penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan. Satu badan! Pak Harto [Presiden kedua RI Soeharto, dikenal pula sebagai penguasa Orde Baru] enggak (melakukan hal itu),” kata Faisal. [Dizie]
