Jokowi Klarifikasi Terkait Pernyataan Presiden Boleh Berpihak dalam Pemilu

Jakarta, Vospol.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut bahwa seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (26/1), Jokowi menegaskan bahwa pernyataannya merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Jadi yang saya sampaikan itu ketentuan mengenai UU Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana,” kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1).

Presiden membawa kertas besar dengan sejumlah pasal dari UU Pemilu, termasuk Pasal 299 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Selanjutnya, Pasal 281 juga disebutkan yang mengatur bahwa kampanye pemilu yang melibatkan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan tertentu, termasuk tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan.

Jokowi menekankan bahwa maksud pernyataannya mengenai presiden dan menteri boleh berpihak adalah untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait apakah menteri aktif dapat menjadi tim sukses salah satu paslon.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak,” kata Jokowi.

“Sudah jelas semua kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi telah mendapat sejumlah kritik dari partai politik dan masyarakat sipil. Klarifikasi ini diberikan sebagai upaya untuk menghindari penafsiran yang keliru terkait perannya dalam Pemilu 2024, terutama dalam konteks pilihan menteri sebagai tim sukses pasangan calon tertentu. [Dizie]