JAKARTA, Vospol.com – Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR/DPD RI, Kamis (1/5/2025). Dalam orasinya, Ketua Umum KASBI, Sunarno, menyuarakan kekhawatiran atas dampak perang dagang global terhadap nasib kaum buruh Indonesia.
“Seperti biasanya, krisis dan perang dagang ini lambat laun juga akan terjadi dan berdampak terhadap negara-negara lainnya, termasuk negara Indonesia di ASEAN dan juga negara ASEAN lainnya,” ujar Sunarno dalam aksinya di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah belum menyiapkan kebijakan yang memadai untuk menghadapi potensi krisis yang mungkin ditimbulkan oleh perang dagang global. Sebaliknya, ia menilai keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) justru memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia.
“Dengan adanya Omnibus law cipta kerja banyak dari perusahaan-perusahaan yang akan dengan mudah melakukan PHK terhadap buruh nya,” tambahnya.
Sunarno juga mendesak agar pemerintahan Prabowo-Gibran segera mencabut UU Cipta Kerja serta mulai merancang undang-undang yang berorientasi pada perlindungan buruh, termasuk mereka yang bekerja dalam sektor informal dan rentan.
“Bukan hanya kepada buruh yang bekerja di industri manufaktur tetapi UU itu juga harus melindungi kawan-kawan buruh yang saat ini dikategorikan sebagai pekerja rentan atau buruh rentan,” tegasnya.
Dalam aksinya, massa buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) membawa lima poin tuntutan utama sebagai berikut:
1. Cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh, dan berikan kepastian serta jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh;
2. Sahkan RUU PRT sekarang juga, berikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan, serta buruh migran;
3. Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, jalankan reforma agraria sejati: berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil;
4. Hentikan proyek-proyek PSN yang merusak lingkungan, sahkan RUU Masyarakat Adat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh penjuru negeri;
5. Cabut UU TNI, tolak militer masuk kampus, pabrik, dan desa, tolak militer campur tangan urusan sipil, kembalikan militer ke barak.
Selain berunjuk rasa di gedung DPR/MPR/DPD RI, sejumlah kelompok buruh juga melakukan aksi serupa di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas dan perjuangan bersama buruh dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka di tengah situasi ekonomi dan politik yang dinilai belum berpihak pada kelas pekerja.