JAKARTA, Vospol.com – Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, mengungkapkan arah politik partainya pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam klarifikasinya, Sandiaga menegaskan bahwa PPP tidak menerima tawaran jatah menteri yang mempengaruhi sikap partai terkait wacana hak angket.
“Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan,” ujar Sandiaga di kompleks parlemen, Rabu (13/3).
Sandiaga, yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan bahwa PPP masih berfokus pada pengawalan proses rekapitulasi penghitungan suara hingga 20 Maret mendatang. Oleh karena itu, PPP juga tidak ingin terburu-buru dalam membahas hak angket.
Dalam rapat terakhir, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, meminta kepada seluruh kader untuk menahan diri dalam membicarakan hak angket. Sandiaga menekankan bahwa keputusan terkait hak angket dan arah politik partai sepenuhnya menjadi kewenangan ketua umum.
“Kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau miskomunikasi,” ucap Sandiaga.
Meskipun demikian, Sandiaga menyebut bahwa berdasarkan hasil tabulasi internal, PPP telah memperoleh suara di atas ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Namun, dia menilai angka tersebut masih rentan dan perlu diawasi secara ketat.
“Karena di Bappilu ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun karena angka kita ini sangat tipis melewati ambang batas. Jika kita tidak mengawal dengan benar, kita berpotensi kehilangan suara, dan itu akan sangat fatal nantinya,” tambahnya. [Dizie]
