JAKARTA, Vospol.com – Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menggelar Webinar Nasional bertema “Kolaborasi Pentahelix sebagai Strategi Deteksi Dini Pencegahan Kejahatan Korupsi pada Beras Bersubsidi”, Senin (10/11/2025). Kegiatan berlangsung daring melalui Zoom Meeting dan luring di Gedung Presisi 2 Baintelkam Polri, diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga media.
Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Yuyun Yudhantara, S.I.K, M. Si dalam sambutannya menegaskan bahwa program beras bersubsidi merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Karena itu, potensi penyimpangan harus dicegah melalui pengawasan ketat, pemanfaatan data yang transparan, serta sinergi lintas sektor.
Pemaparan Tiga Narasumber Utama:
Sesi pertama menghadirkan Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M., yang menyoroti pentingnya tata kelola pangan nasional dan berbagai upaya stabilisasi harga beras. Ia menekankan bahwa distribusi beras bersubsidi harus mengedepankan ketepatan sasaran dan pengawasan berlapis.
Materi kedua disampaikan oleh Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. Ia menjelaskan strategi BULOG dalam menjaga ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga. Menurutnya, pendekatan pentahelix—pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media—sangat penting untuk mendeteksi lebih awal potensi korupsi dalam rantai distribusi beras bersubsidi.
Pada sesi ketiga, Dr. Bram Kusbiantoro, Peneliti Ahli Madya Pusristek, memaparkan standar mutu beras serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas mulai dari budidaya hingga distribusi. Ia menekankan perlunya inovasi dan peningkatan proses pascapanen agar kualitas beras terjaga hingga ke tangan konsumen.
Pentahelix Jadi Kunci Pencegahan Korupsi:
Seluruh narasumber sepakat bahwa pendekatan pentahelix merupakan strategi paling efektif untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah praktik korupsi pada program beras bersubsidi. “Pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi harus melibatkan seluruh unsur dalam ekosistem pangan,” tegas salah satu narasumber.
Melalui kolaborasi yang kuat, pengawasan distribusi dapat dilakukan secara real time, akurat, dan terintegrasi, sehingga menutup celah bagi praktik penyimpangan.
